KALITENGAH – Pemerintah Desa Kalitengah Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun 2026 dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur serta penguatan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa bersama BPD memaparkan beberapa penyesuaian kegiatan dan alokasi anggaran yang perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan desa tetap berjalan selaras dengan ketentuan terbaru pemerintah pusat. Seluruh peserta musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, masukan, maupun saran terhadap rancangan perubahan APBDes yang disampaikan.

Melalui proses diskusi yang aktif, konstruktif dan penuh musyawarah, seluruh peserta akhirnya menyepakati perubahan pertama APBDes Desa KalitengahTahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menyesuaikan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan prioritas lainnya agar sesuai dengan kebijakan nasional terkait pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.

Kegiatan Musdes ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 menetapkan berbagai ketentuan baru terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa pada tahun 2026. Regulasi ini menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa.

1. Total Alokasi Dana Desa Nasional

Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Dana ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026

Beberapa fokus utama penggunaan Dana Desa meliputi:

• Penanganan kemiskinan ekstrem melalui program BLT Desa
• Ketahanan pangan desa, seperti pengembangan lumbung pangan atau program pertanian desa (minimal sekitar 20%)
• Penguatan ekonomi desa, termasuk dukungan terhadap koperasi dan usaha ekonomi desa
• Peningkatan layanan kesehatan dasar dan upaya pencegahan stunting
• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai
• Pengembangan infrastruktur digital dan teknologi di desa
• Ketahanan iklim dan penanggulangan bencana di tingkat desa

3. Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Salah satu kebijakan penting dalam PMK ini adalah penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sekitar 58,03% dari pagu Dana Desa diarahkan untuk mendukung implementasi program ini, termasuk pembangunan sarana seperti gerai koperasi, pergudangan, dan fasilitas pendukung lainnya.

4. Batasan Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa)

Program BLT Desa tetap diperbolehkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, namun dengan batas maksimal sekitar 15% dari total Dana Desa.

5. Tujuan Utama Kebijakan

Regulasi ini bertujuan untuk:

• meningkatkan kemandirian ekonomi desa,
• memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,
• serta memastikan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Harapan Kedepan

Dengan ditetapkannya APBDes Perubahan Tahun 2026, Pemerintah Desa Kalitengah optimistis program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan desa yang maju, transparan, dan sejahtera.